UU Baru Perluas Peran Militer di Pemerintahan, Picu Pro dan Kontra

Jakarta, April 2025 – Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan undang-undang baru yang memperluas peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam lingkup pemerintahan sipil. UU ini menjadi sorotan nasional dan internasional karena dianggap sebagai langkah mundur dalam demokrasi pascareformasi 1998.

Undang-undang ini mengatur bahwa personel aktif militer kini bisa menduduki posisi strategis di sejumlah lembaga sipil seperti Kementerian, Kejaksaan Agung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Badan Narkotika Nasional (BNN). Tak hanya itu, batas usia pensiun prajurit juga diperpanjang secara signifikan.

Alasan Pemerintah: Tantangan Geopolitik dan Stabilitas Nasional

Pemerintah, dalam pernyataan resminya, menegaskan bahwa UU ini merupakan respons terhadap kondisi global yang semakin tidak menentu. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Presiden RI periode 2024-2029, menyampaikan bahwa stabilitas nasional harus menjadi prioritas di tengah ancaman regional.

“Kami melihat adanya kebutuhan penyesuaian terhadap ancaman balatkulturevi.org dan kawasan. Peran TNI bukan hanya menjaga kedaulatan dari sisi pertahanan militer, tetapi juga harus mampu hadir dalam sistem pemerintahan untuk mendukung ketahanan nasional secara holistik,” ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara.

Selain itu, pemerintah menyebut banyak personel militer memiliki kompetensi teknis dan kepemimpinan yang mumpuni, yang bisa bermanfaat dalam memperkuat birokrasi negara.

Tanggapan Publik dan Akademisi: Kembali ke Masa Orde Baru?

Langkah ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Pengamat politik dari UGM, Dr. Yohan Prasetya, menyebut UU tersebut sebagai “sinisme reformasi”.

“Kita justru sedang melihat pembalikan arah demokrasi. Salah satu semangat reformasi adalah menghapuskan dwifungsi ABRI. UU ini seperti memutar ulang sejarah,” tegas Yohan.

Protes juga bermunculan di berbagai kota besar. Mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi damai menolak UU tersebut. Spanduk bertuliskan “Militer Kembali ke Barak” dan “Demokrasi Bukan Militerisme” tampak di depan gedung DPR RI pada 18 April lalu.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyuarakan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran HAM bila militer terlalu banyak dilibatkan dalam urusan sipil.

Militer Tanggapi Kritik: Kami Profesional

TNI melalui https://taron-egerton.com/ Mabes TNI menyatakan bahwa personel militer tetap akan menjalankan tugas secara profesional dan tunduk pada hukum sipil bila ditempatkan di lembaga non-militer.

“Kami siap membantu negara dalam berbagai aspek, namun tetap dalam koridor hukum dan profesionalisme. Jangan khawatir, kami tidak akan kembali seperti era Orde Baru,” kata Laksamana Muda Setyo Wibowo.

Beberapa pensiunan jenderal pun turut memberikan pandangan beragam. Ada yang mendukung karena dianggap mempercepat efisiensi birokrasi, tapi ada pula yang mengingatkan agar peran militer tidak berlebihan dan tetap terkendali secara konstitusional.

Konteks Sejarah dan Perbandingan Global

Indonesia memiliki sejarah panjang dengan peran militer dalam pemerintahan, terutama pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Dwifungsi ABRI memungkinkan militer memegang jabatan sipil dalam skala besar, termasuk di DPR dan pemerintahan daerah.

Setelah reformasi, peran ini dibatasi melalui UU TNI dan UU Kepolisian, yang memisahkan tegas antara domain militer dan sipil. Kini, langkah ini dianggap sebagai bentuk “restorasi” militerisme oleh beberapa pengamat.

Namun, di sisi lain, beberapa negara juga menerapkan sistem serupa. Misalnya di Thailand dan Mesir, militer memiliki peran besar dalam politik, meski tidak tanpa kritik keras dari dunia internasional.

Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia ke Depan?

Analis dari lembaga riset IndoDemocracy menyebut bahwa UU ini akan mengubah wajah birokrasi sipil ke depan. Dikhawatirkan, pengambilan keputusan akan lebih “top-down” dengan pendekatan ala militeristik yang cenderung tertutup dan kaku.

Namun, pemerintah meyakinkan publik bahwa ini bukan bentuk kudeta halus, melainkan modernisasi tata kelola negara dengan pendekatan “nasionalisme strategis”.

Hingga saat ini, uji materi UU di Mahkamah Konstitusi belum diajukan. Namun berbagai kelompok masyarakat sipil tengah menggalang dukungan agar UU ini direvisi atau dicabut.

Peluncuran Satelit Indonesia Sukses Ini Manfaatnya

Indonesia kembali mencetak sejarah di bidang teknologi dengan sukses meluncurkan satelit komunikasi terbarunya, SATRIA-1. Keberhasilan ini menandai langkah besar dalam transformasi digital nasional dan membuka berbagai peluang bagi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

SATRIA-1 bukan sekadar simbol kebanggaan bangsa, melainkan bukti nyata bahwa Indonesia siap bersaing di era digital. Dengan teknologi mutakhir dan kapasitas besar, satelit ini membawa harapan untuk mewujudkan pemerataan akses informasi dan komunikasi ke seluruh pelosok negeri.

Spesifikasi dan Kecanggihan SATRIA-1
SATRIA-1 merupakan satelit komunikasi jenis geostasioner yang dirancang untuk mengorbit di atas wilayah Papua pada posisi 146° Bujur Timur. Berat satelit ini mencapai 4,5 ton dan memiliki masa operasional sekitar 15 tahun.

Dibekali teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) dengan frekuensi Ka-Band, SATRIA-1 mampu menyediakan kapasitas transmisi hingga 150 Gbps. Angka ini menjadikannya sebagai salah satu satelit komunikasi terbesar di Asia dan menempati peringkat lima dunia dalam kelasnya.

Peluncuran Satelit Indonesia Sukses Ini Manfaatnya

Dengan jaringan yang terhubung ke 11 stasiun bumi di berbagai daerah Indonesia, mulai dari Cikarang, Batam, Pontianak, Kupang, hingga Jayapura, satelit ini menjangkau area yang selama ini belum terlayani dengan baik oleh jaringan internet konvensional.

Manfaat SATRIA-1 Bagi Indonesia
1. Akses Internet Merata ke Wilayah 3T
Salah satu manfaat utama dari SATRIA-1 adalah pemerataan akses internet ke sekitar 150.000 titik layanan publik. Titik-titik ini mencakup sekolah, puskesmas, kantor desa, dan berbagai fasilitas pemerintahan di daerah 3T.

Kehadiran internet yang cepat dan stabil di daerah terpencil akan menghapus kesenjangan digital antarwilayah. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses informasi kini bisa menikmati layanan digital seperti masyarakat perkotaan.

2. Mendukung Pendidikan Digital
SATRIA-1 dirancang untuk menunjang konektivitas di lebih dari 9.000 sekolah dan pesantren. Dengan demikian, guru dan siswa di daerah terpencil akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses sumber belajar daring, mengikuti pelatihan, hingga mengikuti ujian berbasis komputer.

Hal ini juga membuka peluang cmd368 login penerapan sistem pembelajaran jarak jauh yang selama ini sulit diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Ke depan, pendidikan digital bukan lagi hak eksklusif kota besar, melainkan bisa dinikmati oleh semua anak bangsa.

3. Meningkatkan Layanan Kesehatan
Sektor kesehatan juga menjadi fokus utama dari penggunaan satelit ini. Sekitar 3.700 puskesmas dan rumah sakit akan mendapatkan koneksi internet yang mendukung berbagai layanan digital, termasuk konsultasi jarak jauh (telemedicine), pencatatan rekam medis elektronik, hingga pemantauan pasien secara daring.

Ini akan sangat membantu daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis spesialis. Masyarakat bisa berkonsultasi dengan dokter ahli tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kota besar.

4. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Keamanan
SATRIA-1 juga mendukung sekitar 3.900 titik milik TNI dan Polri, serta hampir 50.000 kantor desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Dengan adanya koneksi internet stabil, komunikasi antarinstansi akan semakin lancar dan efisien.

Pemerintahan desa bisa mempercepat layanan administrasi seperti pendaftaran kependudukan, pelayanan perizinan, dan pelaporan kegiatan desa secara digital. Di sisi lain, aparat keamanan akan lebih mudah memantau kondisi wilayah dan berkoordinasi untuk menjaga stabilitas nasional.

5. Mendongkrak Ekonomi Digital
Dengan terbukanya akses internet, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pelosok dapat masuk ke dalam ekosistem digital. Mereka bisa memasarkan produknya secara online, mengikuti pelatihan bisnis digital, hingga memanfaatkan platform e-commerce dan pembayaran non-tunai.

Hal ini membuka potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi di desa-desa. UMKM tidak lagi bergantung pada pasar tradisional, tapi bisa menembus pasar nasional bahkan internasional.

Pelepasan Berteknologi Tinggi

SATRIA-1 diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida, menggunakan roket Falcon 9 milik perusahaan antariksa ternama dunia. Setelah diluncurkan, satelit ini menempuh perjalanan sekitar 150 hari menuju orbit geostasioner.

Selama masa transisi, dilakukan berbagai pengujian sistem sebelum satelit mulai beroperasi penuh. Saat ini, SATRIA-1 telah mulai digunakan secara bertahap untuk melayani titik-titik prioritas di seluruh Indonesia.

Penutup
Keberhasilan peluncuran SATRIA-1 menjadi titik balik penting bagi kemajuan teknologi dan digitalisasi Indonesia. Satelit ini bukan hanya proyek teknologi luar angkasa, melainkan bentuk komitmen negara dalam menyediakan keadilan digital bagi seluruh rakyatnya.

Melalui SATRIA-1, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa transformasi digital bukan hanya mimpi, melainkan misi nyata yang sedang dijalankan dengan serius. Dengan sinyal dari langit, harapan untuk masa depan yang lebih terkoneksi, inklusif, dan sejahtera kini semakin dekat.

Persahabatan Lama Prabowo dan Raja Yordania Abdullah

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengungkapkan fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui publik. Dalam sebuah pertemuan resmi, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hubungan persahabatan yang erat dengan Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein. Hubungan ini bukan sekadar diplomatis, melainkan telah terjalin sejak mereka masih muda.

Persahabatan Lama Prabowo dan Raja Yordania Abdullah

Awal Pertemanan di Masa Muda
Prabowo mengenang, pertemanannya dengan Abdullah II dimulai pada masa mereka sama-sama mengikuti pelatihan militer rtp planetbola88 Kala itu, mereka berdua masih muda dan sama-sama menempuh pendidikan militer yang keras di negara-negara Barat. “Kami sudah berteman sejak muda, sama-sama dididik secara militer, dan sama-sama memiliki semangat juang yang tinggi,” ujar Prabowo.

Pertemuan itu tidak hanya sebatas mengenal, tapi berkembang menjadi persahabatan yang kokoh. Kesamaan visi, latar belakang militer, serta kecintaan terhadap negara menjadi fondasi kuat dalam membangun kedekatan di antara keduanya.

Abdullah II dan Prabowo: Dua Tokoh Militer yang Menjadi Pemimpin Negara
Abdullah II bin Al-Hussein dikenal sebagai seorang pemimpin Yordania yang memiliki latar belakang militer yang kuat. Ia pernah belajar di Royal Military Academy Sandhurst, Inggris, dan memiliki karier militer yang cemerlang sebelum akhirnya naik takhta menjadi Raja Yordania pada 1999.

Sementara itu, Prabowo juga memiliki jejak karier militer yang panjang dan dikenal sebagai salah satu tokoh strategis di Indonesia. Dengan latar belakang yang serupa, tidak heran jika keduanya memiliki kedekatan emosional dan pemahaman satu sama lain yang kuat.

Pertemuan Diplomatik yang Sarat Keakraban

Ketika Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, dan kini sebagai Presiden RI, pertemuannya dengan Raja Abdullah II selalu diwarnai dengan suasana hangat. Dalam setiap lawatan atau pertemuan bilateral, keduanya tampak lebih seperti dua sahabat lama yang bertukar cerita ketimbang sekadar dua kepala negara yang berdiskusi diplomatik.

Dalam satu momen, Prabowo bahkan menyampaikan rasa hormatnya terhadap Raja Abdullah II yang dianggapnya sebagai pemimpin yang bijak, berani, dan penuh dedikasi terhadap negaranya. “Beliau adalah contoh pemimpin yang mampu menjaga stabilitas negaranya di tengah gejolak regional,” kata Prabowo dalam kesempatan resmi.

Manfaat Persahabatan untuk Diplomasi Indonesia-Yordania
Kedekatan pribadi ini tentu membawa dampak positif dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania. Sejumlah kerja sama strategis di bidang pertahanan, kemanusiaan, dan pendidikan telah terjalin dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah dukungan Yordania terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, yang juga sejalan dengan sikap Indonesia.

Kedua negara juga kerap saling mendukung dalam forum-forum internasional, baik di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), PBB, maupun dalam kerangka bilateral. Kehangatan relasi Prabowo dan Abdullah II menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan memperkuat hubungan kerja sama.

Refleksi dari Hubungan Personal ke Ranah Diplomasi
Cerita ini memberi contoh bagaimana hubungan personal antar pemimpin dapat berdampak luas pada diplomasi antar negara. Persahabatan yang terjalin sejak muda mampu menjadi jembatan komunikasi yang hangat, bahkan dalam urusan negara yang penuh kepentingan.

Bagi Prabowo, diplomasi tidak selalu harus formal dan kaku. Justru, pendekatan yang hangat dan personal seperti ini dapat menjadi jembatan terbaik untuk membuka ruang kerja sama yang saling menguntungkan.

Kesimpulan
Persahabatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II dari Yordania adalah gambaran nyata bahwa hubungan antarpemimpin bisa berakar dari masa muda dan berkembang menjadi kerja sama strategis yang membawa manfaat besar. Keakraban mereka membuktikan bahwa hubungan personal yang kuat bisa menjadi fondasi diplomasi yang kokoh dan produktif.